Namun, ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, aplikasi ini tidak bisa langsung diakses oleh masyarakat, melainkan oleh ketua rukun warga (RW). Teknisnya, pihak RW mendata warga yang membutuhkan minyak goreng kemudian memesan via aplikasi.
"Nanti kontrolnya RW. Jadi tidak boleh pribadi-pribadi. RW nanti yang tahu mana warga yang membutuhkan. Sehingga menengah ke atas dia ambil premium, menengah ke bawah itu yang kami lindungi melalui sistem distribusi yang baru," ujar Kang Emil.
Kang Emil memastikan sistem distribusi via aplikasi ini hanya diberlakukan saat krisis minyak goreng terjadi seperti saat ini. Layanan tersebut dihentikan saat ketersediaan dan harga minyak goreng sudah normal.
"Karena negara tidak berjualan pada rakyatnya secara permanen. Seperti saat COVID-19 ada telemedicine, rakyat harusnya ke apotek tapi karena krisis, waktunya mepet, negara hadir. Kalau sudah normal telemedicine dihentikan," tutur Gubernur Jabar.
Kang Emil itu mengatakan, Pemprov Jabar menyiapkan pasokan minyak goreng sebanyak 1 juta liter untuk memenuhi pemesanan via aplikasi tersebut. Jumlah stok minyak goreng murah tersebut diupayakan bertambah jika pasokan sudah terserap maksimal.