Meski demikian, kata Sri Wulaningsih, dalam pelaksanaannya, labelisasi stiker terhadap rumah KPM penerima bansos tersebut mendapatkan respon positif dan negatif dari masyarakat selama proses berlangsung.
“Masukan masyarakat yang pro menyatakan, dengan ditempel stiker, akan diperoleh data kondisi riil kelayakan sehingga bansos tepat sasaran. Sedangkan masukan yang kontra, yaitu mengkritik penggunaan istilah Keluarga Miskin karena dianggap mem-bully masyarakat,” kata Kadinsos Indramayu.
Sri Wulaningsih menyatakan, selain untuk transparansi, labelisasi juga sebagai perbaikan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS, pada Pasal 3 ayat (2) huruf a bahwa salah satu kriteria DTKS adalah Kemiskinan.
Disamping itu, upaya yang dilakukan untuk melaksanakan verifikasi ketidaklayakan penerima bansos sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi.
“Selanjutnya dilaksanakan secara massal melalui media penempelan stiker pada rumah KPM. Tujuannya agar dapat memetakan masyarakat sesuai kriteria fakir miskin berdasarkan Kepmensos 146/huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu agar bansos tepat sasaran,” ujarnya.