Namun pada kenyataannya DAU dari pemerintah pusat tersebut tidak turun. Sehingga otomatis dalam perjalanannya hal tersebut harus dicover oleh APBD. Padahal realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama pandemi Covid-19 tidak maksimal, terutama dari sektor pariwisata yang selama ini jadi andalan.
"Bisa dikatakan Pemda kurang cermat dalam perencaan. Komunikasi yang kurang, koordinasi dengan pemerintah di atasnya juga tidak berjalan baik," ujar politisi PKS ini.
Karena itu, tutur Bagja Setiawan, SKPD seharusnya bisa membuat skala prioritas belanja mana yang harus segera direalisasikan dan mana yang bisa ditangguhkan. Itu sebagai upaya pengendalian yang dilakukan untuk menutup defisit. Sekaligus menaikan potensi pendapatan di sisa akhir tahun berjalan ini.
"Ini jadi pelajaran buat kita ke depan dan mudah mudahan di 2023 tidak terjadi lagi. Makanya DPRD dan Pemda KBB akan duduk bersama membahas permasalahan keuangan ini," tutur Bagja Setiawan.