BANDUNG BARAT, iNews.id - Aksi mogok kerja 56 pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau honorer di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (15/8/2022), dipicu oleh keresahan terancam dihapus pada 2023. Keresahan itu diperparah dengan informasi kuota PPPK di disdukcapil hanya dua orang.
Sekretaris Disdukcapil KBB Nanang Ismantoro mengatakan, aksi mogok massal para tenaga honorer yang menyebabkan layanan publik lumpuh, menunjukkan keberadaan mereka sangat dibutuhkan masyarakat.
Saat sebagian besar operator administrasi kependudukan (adminduk) tidak bekerja, pelayanan tidak berjalan. Para pemohon yang sejak pagi datang ke kantor Disdukcapil KBB, kesal karena tidak kunjung dilayani. Mereka menggeruduk ruangan Kepala Disdukcapil untuk meminta kepastian.
"Keberadaan mereka (TKK) di sini sangat vital. Tanpa mereka pelayanan di kami (Kantor Disdukcapil KBB) lumpuh. Itu adalah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi," kata Sekretaris Disdukcapil KBB, Selasa (16/8/2022).
Nanang Ismantoro menyatakan, Surat Edaran Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang penghapusan honener oleh pemerintah pusat pada November 2023 memicu keresahan honorer.