Panji Hermawan menyatakan, dalam rapat pleno, serikat pekerja mengusulkan kenaikan UMK KBB 2023 sebesar 27 persen mengacu kepada survei kebutuhan hidup layak (KHL). Sedangkaan kalangan pengusaha mengusulkan naik 1,57 persen sesuai PP Nomor 36 tahun 2021.
Pemda KBB, ujar Panji Hermawan, merekomendasikan kenaikan sebesar 7,16 persen mengacu kepada Permenaker Nomor 18 tahun 2022. Sebab pemerintah daerah harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pusat dalam menghitung kenaikan UMK.
Dalam merekomendasikan UMK KBB 2023, ujar dia, pemerintah daerah tidak bisa keluar dari Permenaker. Namun, terkait rekomendasi mana yang telah dilayangkan ke Pemprov Jabar, tidak menjelaskan secara pasti.
"Pemerintah daerah hanya mengacu pada Permenaker, karena jika tidak seperti itu, tidak bisa mengeluarkan rekomendasi. Itu kan sifatnya antisipatif dari rekomendasi yang diusulkan," ujar Panji Hermawan.