BANDUNG, iNews.id - Belum lama ini muncul draf naskah akademik yang dibuat akademisi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang merekomendasikan kelapa sawit sebagai tanaman hutan. Naskah akademik itu digagas sejak Oktober 2021 sebagai respons atas perlakuan diskriminatif terhadap kelapa sawit oleh beberapa pihak.
Draf akademik itu kontroversi karena diketahui sampai saat ini organisasi pangan dan pertanian dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai keberadaan sawit di kawasan hutan sebagai masalah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi pun angkat bicara terkait draf akademik tersebut. Kang Dedi mengatakan, tak memungkiri, kelapa sawit komoditas sangat strategis secara ekonomi dengan menyumbang cukup besar bagi pendapatan negara dan membuka lapangan kerja.
“Tapi perlu diingat juga keberadaan kelapa sawit merupakan ancaman bagi keberlangsungan hutan di Indonesia terutama di daerah yang menjadi areal perkebunan kelapa sawit, seperti Sumatera dan Kalimantan,” kata Kang Dedi.
Saat ini, ujar Kang Dedi, banyak sekali perkebunan sawit ditanam di areal hutan dengan status ilegal atau tanpa izin. Ada beberapa data yang menyebut lahan sawit ilegal di Indonesia berjumlah 713.000 hektare, 3,5 juta hektare hingga 8,3 juta hektare.