BANDUNG, iNews.id - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. PKS Jabar menilai penundaan pemilu tak ada urgensinya.
Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu mengatakan, selain tidak ada urgensi, penundaan Pemilu 2024 juga melanggar kesepakatan konstitusi yang tertuang dalam undang-undang bahwa pemilu akan dilaksanakan setiap lima tahun dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dilaksanakan pada 2024.
“Saya kira sebagai sebuah usulan, kami harus menghargai hal itu. Tetapi tentu saja usulan ini harus sesuai konstitusi bahwa kita sudah sepakat dalam bentuk undang-undang bahwa pemilu akan dilaksanakan secara serentak pada 2024 mendatang,” kata Kang Haru, sapaan akrab Haru Suandharu kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).
Kang Haru yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar ini menyatakan, pemerintah harus konsisten terhadap konstitusi dan kesepakatan yang telah ditentukan oleh Undang–Undang Dasar 1945.
“Konstitusi kita memerintahkan agar pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Apabila Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tidak di pilih dalam Pemilu 2024, sesungguhnya mereka telah kehilangan legistimasi di hadapan konstitusi. Ini saya kira sangat berbahaya,” ujar Kang Haru.