BANDUNG BARAT, iNews.id - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan meminta agar kewenangan perizinan usaha tambang kembali dikelola oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan perwakilan DPRD KBB di hadapan ratusan buruh tambang yang melakukan aksi demo di depan kantor DPRD KBB, Kamis (15/6/2023).
"Kami akan mendorong ke Pemda KBB, Pemprov Jabar dan ke pemerintah pusat agar mengubah regulasi dengan mengembalikan izin tambang ke daerah," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD KBB, Pither Djuandis saat berorasi naik di atas mobil komando massa aksi.
Dia mengatakan, dulu ketika kewenangan perizinan usaha tambang dikelola oleh daerah semua berjalan tanpa ada polemik. Namun sekarang ketika perizinan diambil alih oleh pemerintah pusat justru muncul polemik dan keresahan di kalangan pengusaha dan pekerja.
"Semoga bisa dikembalikan lagi ke daerah, agar tidak ada polemik dan jangan pekerja tambang di KBB jadi tumbal," katanya.
Ketua Komisi IV DPRD KBB Bagja Setiawan yang juga ikut menemui para buruh sependapat dan berharap agar izin usaha tambang bisa dikembalikan ke daerah. Sebab hadirnya otonomi daerah salah satunya untuk menyerahkan kewenangan ke daerah agar lebih cepat.