DPRD KBB Minta Penghapusan TKK Ditangguhkan, OPD Masih Membutuhkan

Adi Haryanto
Pemprov Jabar mematangkan rencana seleksi CPNS dan PPemda KBB masih membutuhkan tenaga kerja kontrak untuk menanggulangi beberapa pekerjaan. (Foto: Ilustrasi)PPK dengan penerapan prokes ketat. (Foto: Istimewa)


Saat ini di KBB terdapat sebanyak 3.600 TKK yang tersebar di berbagai OPD. Pemda harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar dari APBD sekitar Rp125 miliar dalam satu tahun. Nilai tersebut bahkan nyaris mendekati anggaran yang dipakai untuk pembangunan gedung DPRD yang baru di Ngamprah.

"Kami berharap penghapusan TKK ini tidak sekaligus atau ditangguhkan. Tinggal menyesuaikan saja TKK-nya dengan kempuan daerah, mampunya berapa, karena kalau dipukul rata (dihapuskan) kasian masyarakat," ucapnya. 

Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Pemda KBB Cari Solusi Selamatkan Pegawai Honorer agar Tidak Jadi Pengangguran

57 tahun lalu

Prabowo Rehabilitasi 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat gegara Galang Iuran untuk Gaji Honorer

57 tahun lalu

3 Honorer RSUD Bangkalan Digerebek saat Pesta Narkoba, Pemasok Diburu Polisi

57 tahun lalu

Bejat! Ayah di Sukabumi Tega Perkosa Anak Kandung 5 kali di Sekolah

57 tahun lalu

Mengenal Rahma Sakura Anggota DPRD Sukabumi Termuda Berparas Cantik, Pernah Jadi Honorer

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal