BANDUNG BARAT, iNews.id - Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat meminta organisasi perangkat daerah (OPD) menghitung kebutuhan personel di bidangnya masing-masing. Hal itu sebagai antaisipasi terhadap dampak dari penghapusan tenaga kerja kontrak (TKK).
"Kami minta Sekda dan Kepala OPD mengkaji kebutuhan personel. Jangan sampai ketika TKK hilang mereka kelabakan, karena pekerjaan tidak ada yang menghandel," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD KBB Pither Djuandis, Kamis (23/6/2022).
Dirinya menilai, meski TKK membebani namun tidak sependapat jika harus semua dihapuskan. Sebab hal ini terkait dengan pekerjaan dan kehidupan seseorang. Sehingga harus ada kajian mana TKK yang bisa dipertahankan karena memang dibutuhkan.