BANDUNG BARAT, iNews.id - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendesak Pemda KBB segera mencari solusi untuk mengatasi masalah gaji dari tenaga kerja kontrak (TKK) atau honorer. Masalah ini harus disikapi serius dan diselesaikan karena menyangkut hajat hidup para honorer.
Diketahui, semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemda KBB, menghadapi persoalan sama. Gaji para honorer hanya tersedia untuk September 2022 atau bulan depan. Sementara untuk tiga bulan berikutnya, Oktober, November, dan Desember, belum jelas ada anggaran untuk penggajian atau tidak.
"Permasalahan itu harus secepatnya diselesaikan, dicarikan solusinya karena menyangkut hajat hidup orang. Misalnya bisa dengan dikeluarkannya surat keputusan bupati untuk membentuk tim supaya masalah gaji TKK selesai," kata Sekretaris Komisi 1 DPRD KBB Ahmad Dahlan, Sabtu (6/8/2022).
Persoalan ini mencuat setelah ada keluhan dari beberapa OPD imbas dari krisis keuangan di Pemda KBB. Seperti di Satpol PP KBB ada sekitar 115 TKK yang terancam dirumahkan pada Oktober 2022 dan 36 TKK di Diskominfotik KBB hanya menerima setengah gaji sejak Juli 2022.
Ahmad menyatakan, jika tim yang terbentuk bekerja maksimal, ujar Ahmad Dahlan, dalam dua bulan persoalan TKK ini bisa selesai. Sehingga sebelum pengesahan APBD perubahan di November nanti sudah tergambarkan bagaimana postur anggaran yang bisa dialokasikan untuk gaji para TKK.