Dia juga memaparkan mekanisme yang harus dilalui sebelum rapat paripurna itu. DPRD memproses surat yang dilayangkan Anna Shopanah sebagai bupati dan oleh pribadinya. Pertama, dengan menggelar rapat pimpinan dan rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi. Setelah itu, mereka menjadwalkan di Badan Musyawarah (Banmus).
“Hasil banmus menyampaikan ada rapat internal pimpinan DPRD dan anggota DPRD dengan bupati. Itu kami lakukan walaupun bupati berhalangan dan mengutus utusannya. Lalu disepakati hari ini kami rapat paripurna. Jadi, tahapan demi tahapannya sudah kami lalui sesuai konstitusi,” paparnya.
Karena semua anggota DPRD Indramayu menyepakati surat pengunduran diri Anna Shopanah, mereka segera mengirimkannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengumumkan dan pengajuan. Selanjutnya finalisasi di Kemendagri tersebut akan dilanjutkan ke gubernur.
Sementara Sekda Indramayu Akmad Bactiar mengatakan, mundurnya bupati Indramayu tidak mengganggu birokrasi dan pelayanan masyarakat. Begitu juga Rencanana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 mendatang. “Alhamdulillah RAPBD 2019 sudah dibahas DPRD, termasuk KUA-PPAS-nya lebih dahulu, jadi tidak ada masalah,” katanya.
DPRD Indramayu menerima surat pengunduran diri Bupati Indramayu periode 2016-2021 Anna Shopanah sejak Senin (5/11/2018). Dalam surat tertanggal 30 Oktober 2018 itu, Anna beralasan ingin mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah tidak sanggup lagi melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai bupati Indramayu. Dia tidak mampu mengatur waktu sebagai bupati dan mengurus rumah tangga.
“Untuk itu saya putuskan mengundurkan diri dari jabatan bupati Indramayu untuk lebih fokus mengurus keluarga dan mengurus orang tua yang sudah sepuh, uzur serta sakit-sakitan. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab,” papar Anna dalam suratnya.