Namun, program vaksin mandiri ini akan ditawarkan kepada mereka yang memiliki kemampuan finansial dan kalangan tertentu. Oleh karenanya, perlu data pemerintah terkait profil masyarakat agar bisa memetakan, mana yang bisa mendapat vaksin gratis, dan mesti memaparkan vaksin mandiri. "Data ini penting agar program vaksin gratis tepat sasaran," ujar dia.
Sementara itu, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, BPOM terbuka dengan berbagai produk farmasi yang menawarkan vaksin Covid-19 ke Indonesia untuk mendapatkan izin penggunaan.
Karena, apabila akan dilakukan impor vaksin, mesti mendapat izin penggunaan dari BPOM RI. Saat ini, ada beberapa perusahaan merek vaksin yang telah berkoordinasi dengan BPOM. "Tetapi kalau Moderna belum. Intinya, kami siap mendampingi beberapa penelitian dan hilirisasi vaksin ini," kata Penny.