BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menanggapi santai aksi protes buruh terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2019, Rabu (21/11/2018). Menurut Emil, aksi protes terkait penetapan UMK selalu terjadi setiap tahun.
Dia mengatakan, setiap penetapan upah minimum, buruh tidak pernah puas dengan besaran yang diberikan. "Tidak ada yang tidak diprotes. Sok (silakan) kalau kamu lihat di masa lalu tiap tahun selalu protes. Tidak ada yang pernah puas," kata Emil usai meluncurkan Program Gerakan Ngabaso di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (22/11/2018).
Kendati demikian, kata dia, Pemerintah Provinsi Jabar telah melakukan penetapan sesuai dengan peraturan yang ada. "Yang penting peraturan sudah saya jalankan dan tidak ada yang dilanggar," ujar Emil.
Sebelumnya, sebagian buruh mengaku kecewa dengan penetapan besaran UMK 2019 yang diumumkan Ridwan Kamil. Mereka menilai, Ridwan Kamil tidak berani melakukan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Bahkan, para buruh menilai tindakan Emil hanya sebagai bentuk Pemberi Harapan Palsu (PHP).
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto Ferianto menyebut, buruh kecewa dengan keputusan gubernur, karena masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 78 dalam menetapkan kenaikan UMK.
Padahal, semua buruh berharap, Gubernur Jabar mau meninjau dan mengevaluasi penetapan upah tersebut seperti Provinsi Jawa Timur yang menetapkan kenaikan UMK di 21 kabupatan/kota di luar PP 78.
Komentar pedas juga muncul dari Ketua DPD LEM SPSI Jabar, M Sidarta. Menurut dia, penetapan UMK 2019 ternyata tidak dimanfaatkan Gubernur Jabar sebagai momen untuk mengupayakan peningkatan upah buruh sesuai dengan visi misi 100 hari kerja. "Kecewa berat karena gubernur hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu) saja," kata Sidarta.