KARAWANG, iNews.id - Rencana Pemkab Karawang merevisi rancangan tata ruang wilayah (RTRW) mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Alasan penolakan tersebut lantaran revisi RTRW dinilai lebih mengakomodir kepentingan pengusaha untuk membangun daerah industri.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Karawang, Asep Syarifudin, secara tegas tidak setuju dengan perubahan RTRW oleh pemerintah. Apalagi dalam revisi RTRW itu sudah mengganggu kawasan hijau karena akan dibangun industri. Seperti Kecamatan Rengasdengklok yang akan diubah menjadi daerah perkotaan dan industri, padahal daerah tersebut sudah masuk dalam kawasan LP2B.
"Kami akan mempertanyakan alasan Kecamatan Rengasdengklok menjadi daerah industri, padahal daerah tersebut merupakan kawasan pertanian," kata Asep, Jumat (2/9/2022).
Menurut Asep, partai Golkar pastinya akan menolak tegas perubahan RTRW tersebut karena merugikan masyarakat Kecamatan Rengasdengklok. Apalagi ini bertentangan dengan Perda LP2B yang sudah ada sebelumnya.
"Kalau dipaksakan pasti akan berdampat kepada masyarakat sekitar makanya kami dengan tegas akan menolak," katanya.
Sementara itu, Ketua KNPI Karawang, Guntar Mahardika mengingatkan Pemkab Karawang tidak melakukan pemaksaan untuk merevisi RTRW Karawang. Alasannya, revisi RTRW penuh dengan kepentingan pengusaha yang akan membangun industri di Karawang dengan merubah kawasan hijau. Jika terus memaksa dia tidak akan ragu mengerahkan ribuan pemuda untuk 'mengepung' kantor bupati.
"Kalau dipaksakan kami akan turun kejalan agar revisi RTRW dibatalkan," kata Guntar.