Penyelewengan yang dilakukan AK diduga dilakukan pada Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2019-2020. Pada tahun anggaran tersebut, AK diduga melakukan mark up di delapan kegiatan.
"Ada delapan kegiatan, salah satunya penyelenggaraan posyandu. Motifnya mark up dan fiktif," ucapnya.
Setelah dimasukan dalam DPO, Kajari Garut diketahui juga telah menyiapkan tim untuk memburu dan menjemput AK. Halila Rama Purnama meminta AK menyerahkan diri sebelum pihaknya melakukan penjemputan paksa.
"Kami akan mencari keberadaannya," ucap Kajari Garut.