BANDUNG, iNews.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RIDedi Mulyadi membongkar sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkebunan sawit ilegal di Indonesia. Satu kasus yang mencuat, kebun sawit ilegal di Riau yang disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), justru diberi sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kang Dedi Mulyadi mengatakan, beberapa waktu lalu Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja bersama Ditjen Gakkum KLHK untuk menyegel perkebunan sawit ilegal di Riau.
“Di sana gubernur (Gubernur Riau Syamsuar) memiliki semangat tinggi untuk menangani perkebunan sawit ilegal,” kata Kang Dedi, sapaan akrabnya, saat rapat kerja bersama KLHK di Gedung DPR RI, Senin (28/3/2022).
Saat melakukan kunjungan pertama dan penyegelan, ujar Kang Dedi, merasa optimistis akan berdampak luas khususnya bagi para pemilik perkebunan sawit ilegal agar segera melakukan pembenahan mulai dari sisi administratif, membayar denda dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Tetapi faktanya, bupati menyampaikan bahwa kebun yang disegel sudah bersertifikat. Pertanyaannya adalah dasar ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) mengeluarkan sertifikat dari mana? Ini kan ada dua lembaga negara, ATR/BPN dan KLHK cq Ditjen Penegakan Hukum. Satu ilegal (menurut KLHK), satu lagi (ATR/BPN) mengatakan sudah mengeluarkan sertifikat,” ujarnya.