BANDUNG BARAT, iNews.id - Aksi mogok kerja 56 pegawai honorer di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB), mendapat perhatian serius dari pelaksana tugas (plt) Bupati Bandung BaratHengki Kurniawan. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi honorer di Pemda KBB, Hengki sedang mencari solusi terbaik.
"Saya sempat dapat direct message (DM) oleh masyarakat lantaran ada kejadian itu. Makanya saya langsung telepon kepala disdukcapil untuk meminta agar pelayanan administrasi kependudukan jangan sampai terhambat," kata plt Bupati Bandung Barat, Kamis (18/8/2022).
Hengki Kurniawan menyatakan, berdasarkan informasi yang diterima, ada kekhawatiran dari para honorer atas nasib mereka. Karena itu, Hengki mencoba mencarikan solusi terbaik bagi honorer dengan membentuk satgas terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
"Nanti akan dilakukan pendataan berapa jumlah TKK di masing-masing OPD, sehingga bisa menjadi dasar untuk mendistribusikan TKK yang jumlahnya banyak ke OPD yang kurang. Sehingga tidak ada pekerjaan yang keteter akibat tidak ada personel," ujar Hengki Kurniawan.
Sedangkan terkait solusi penggajian ke depan, Bupati Bandung Barat menuturkan, tengah dilakukan diskusi dengan sejumlah pihak. Sebab harus diakui gaji para honorer membebani APBD karena nilainya cukup besar. Sehingga ke depan akan coba dilakukan efesiensi agar tidak terlalu membebani anggaran daerah.