Menurutnya, acuan penghitungan rekomendasi UMK Kota Cimahi 2023 kepada Permenaker Nomor 18 tahun 2022. Ketentuannya dapat naik sekitar 7 persen dan maksimal 10 persen karena ada persentase batas bawah dan batas atas. Adanya rekomendasi UMK 2023 sebesar 10 persen dengan menggunakan Permenaker Nomor 18 tahun 2022, pasti ada dinamika. Misalnya perusahaan yang mangkir atau tidak memenuhi kewajiban untuk menerapkan UMK yang sudah diputuskan di tahun depan.
"Dinamika yang setuju dan tidak pasti ada saja, tapi mari berpikir bersama sehingga apa yang diharapkan buruh dan pengusaha ada jalan tengahnya dan bisa terwujud," katanya.
Sementara itu, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Cimahi, Siti Eni mengatakan, meski tidak sesuai keinginan buruh terkait kenaikan UMK, pihaknya tetap akan melakukan pengawalan rekomendasi UMK yang dilayangkan Pemkot Cimahi ke gunernur itu.
"Meski angkanya berbeda, tapi kami akan kawal rekomendasi itu agar tidak berubah. Khawatirnya jika tidak dikawal, rekomendasinya berunah jadi lebih kecil," ucapnya.