1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah.
2. Kenaikan UMK di Jawa Barat sebesar 8,5%–10,5%.
3. Segera sahkan UU Ketenagakerjaan Baru tanpa sisipan UU Omnibus Law.
4. Naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari Rp4,9 juta menjadi Rp7,5 juta.
5. Mendesak kejelasan UU Perampasan Aset.
6. Revisi UU Pemilu sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi.
"Yang pertama, tuntutan kami adalah, sebagaimana statemen Presiden Prabowo bahwa hapus outsourcing dan tolak upah murah," kata Dadan.
Menurut Dadan, kenaikan PTKP sangat penting bagi buruh untuk menjaga daya beli.
"Bagi pekerja, PTKP saat ini terlalu kecil. Sebab kebutuhan buruh sekarang dengan harga-harga yang semakin tinggi, dengan upah masih murah. Karena itu, PTKP harus dinaikkan ke Rp7,5 juta agar daya beli, purchasing power buruh ini bisa meningkat," ujarya.
Ia juga menyoroti pajak yang membebani pekerja, mulai dari Jaminan Hari Tua (JHT), pesangon, hingga pajak diskriminatif bagi buruh perempuan.
"Makanya pajak pesangon, JHT, harus dihapus karena sangat memberatkan," ucapnya.
Selain pajak, buruh juga menolak praktik outsourcing yang dianggap sebagai bentuk perbudakan modern.
"Upah pekerja outsourcing pun tidak sesuai dengan upah minimum kota/kabupaten," kata Dadan.