"Salah satunya berkaitan dengan tahapan rancangan peraturan daerah atau raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau PPA tahun anggaran 2021," kata Bupati Purwakarta.
Diberitakan sebelumny, Kejari Purwakarta telah memeriksa dua pimpinan DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi dan Warseno terkait kasus dugaan pemboikotan rapat paripurna APBD Perubahan 2022.
Kasus tersebut diusut Kejari Purwakarta setelah menerima laporan masyarakat. Kedua pimpinan bersama 22 anggota dewan tidak hadir dalam rapat paripurna. Akibatnya, rapat paripurna pada 14 September 2022 tersebut tidak memenuhi batas minimal atau kuorum.
Berdasarkan laporan itu, Kejari Purwakarta memanggil dan memeriksa Ahmad Sanusi dan Warseno. Mereka diperiksa selama tiga jam. Setelah diperiksa selama sekitar 3 jam, Ahmad Eanusi dan Warseno keluar dari kantor kejari.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Purwakarta Febriyanto Ary Kustiawan mengatakan, kedua pimpinan dewan ini diundang setelah kejari menerima laporan dan pengaduan terkait anggota DPRD Purwakarta yang memboikot rapat paripurna. Ada dugaan mereka yang tidak hadir memperoleh uang pengganti atau gratifikasi, kata Ary Kustiawan.
Diketahui, Kejari Purwakarta mengundang 18 anggota dewan terkait kasus itu. Rencananya, semua anggota DPRD Purwakarta akan diundang untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut.