"Posko tersebut disiapkan sebagai upaya preventif dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Serta sesuai keputusan bupati terkait status siaga darurat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kecamatan," ujarnya.
Selain membangun posko, tutur Kepala Pelaksana BPBD KBB, pihak kecamatan pun harus mulai memetakan kondisi desa sesuai dengan tingkat kerawanan bencana. Seperti contoh memitigasi desa dengan risiko tinggi, sedang dan rendah. Sehingga nantinya bisa fokus terhadap penanganan di desa yang indeks risikonya tinggi.
"Harapannya bencana bisa dieliminir dan pelaksanaan Pilkades berjalan lancar tanpa ada kendala alam ataupun non alam," tutur Duddy.