"Dalam waktu dekat kami akan buat surat yang ditujukan kepada Plt Bupati Bandung Barat untuk menagih janji itu, atau menolak sama sekali jika hanya satu RW di satu desa yang dapat," ujarnya.
Munculnya penolakan Apdesi ini dipicu munculnya informasi tentang program prioritas berupa Bantuan Keuangan Desa (Pembangunan Desa berbasis RW) dan dalam rangka penyusunan dokumen perubahan RKPD KBB tahun anggaran 2021
Pemerintah desa diminta menginputkan usulan perubahan bantuan keuangan RW tahun Anggaran 2021 ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan alamat bandungbaratkab.sipd.kemendagri.go.id.
Ketentuannya, antara lain proposal pengajuan atas nama masing-masing desa dengan nilai nominal Rp15 juta/desa, dengan CPCL salah satu RW yang ditunjuk dan dibuktikan dengan Perdes. Itu menegaskan jika bantuan dana tersebut hanya diberikan ke satu RW di setiap desa.