BANDUNG, iNews.id – Krisis kemanusiaan yang terjadi di Uighur, Xinjiang, China, terus mendapat sorotan dunia. Rumah Zakat Indonesia mendorong agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan upaya diplomasi politik berdasarkan prinsip politik bebas aktif untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Uighur.
“Ini krisis kemanusiaan dan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah Indonesia. Kemenlu diharapkan bisa melakukan diplomasi politik untuk masyarakat Uighur,” kata Chief of Program Office Rumah Zakat Murni Alit Baginda di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Jumat (21/12/2018).
Masyarakat suku Uighur yang saat ini diduga dimasukkan ke kamp-kamp khusus juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Saat ini langkah yang paling konkret dilakukan dengan membangun solidaritas kemanusiaan bersama aliansi lembaga kemanusiaan dan NGO internasional.
“Rumah Zakat Indonesia juga akan berupaya bertemu Kementerian Luar Negeri bersama Indonesian Humanitarian Aid (IHA) pada 26 Desember 2018, nanti. Pertemuan itu diharapkan menjadi dukungan bagi pemerintah dalam melakukan upaya diplomasi,” katanya.
Selain mendorong pemerintah Indonesia berdiplomasi, Rumah Zakat juga membuka dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian bagi Muslim Uighur di Xinjiang dan pengungsi Uighur yang tersebar di luar China. “Kami akan sebarkan bantuan bagi pengungsi Uighur di Turki, China dan Uzbekistan. Ada dua relawan yang siap diberangkatkan dari Rumah Zakat dan kini sedang mempersiapkan dokumen,” ungkapnya.
Terkait krisis kemanusiaan yang dialami umat muslim Uighur, Rumah Zakat juga melakukan aksi simpatik dengan menggelar doa bersama di delapan kota secara serentak, Jumat (21/12/2018). Aksi simpatik ini bentuk dukungan riil yang dapat dilakukan sambil menunggu langkah konkret lainnya. “Kami mengajak seluruh elemen untuk membantu menyuarakan hak warga Muslim Uighur kepada dunia dengan cara-cara yang bisa dilakukan,” paparnya.