"Jadi kita juga baru tahu, kenapa tanah keluarga yang sisa 80 tumbak, tapi bayar PBB lumayan mahal, sekitar Rp500.000 per tahunnya. Ternyata, kita itu bayar PBB tanah utuh, jadi 100 tumbak. Jadi jalan sama tanah yang sudah dijual itu masih kita yang bayar," kata Sayogi.
Sayogi pernah mendatangi Kantor Desa Pagerwangi untuk mengurus masalah tersebut. Namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Pihak keluarga berharap aset itu bisa dipisahkan sehingga tidak menanggung PBB Tanjakan SpongeBob.
Dia menegaskan keluarga tak punya niatan lain selain memisahkan sertifikat tanah yang masih menjadi hak keluarga serta tanah yang sudah diwakafkan dan dijual.
"Inginnya ya segera dipisahkan sertifikatnya, jadi PBB itu nanti dibayarkannya sama pihak desa. Memang dari awal nenek saya inginnya membantu warga, biar jadi pahala mengalir buat nenek saya," kata Sayogi.
Sementara itu, Kepala Desa Pagerwangi, Agus Ruhidayat mengakui jika jalan tersebut merupakan wakaf dari salah seorang warga di Kampung Bukanagara beberapa tahun lalu.
"Jadi dulu ini hanya jalan setapak, warga minta dibuatkan akses jalan ke kantor desa. Kemudian ada warga yang mewakafkan jalannya," ucap Agus.