BANDUNG, iNews.id - Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan sebesar 20 persen dipertanyakan sejumlah organisasi guru. Hingga kini banyak guru yang hidup serba kesulitan akibat honor yang terlalu rendah.
Perwakilan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Sumarni menyatakan, muara kesejahteraan guru berasal dari 20 persen APBN. Namun selama ini anggaran tersebut tidak hanya digunakan oleh Kemendikbudristek melainkan juga kementerian lain.
“Kalau alokasi itu bisa difokuskan untuk Kemendikbudristek, maka kesejahteraan guru se-Indonesia ini akan terpenuhi. Hendaklah dari Kemendikbudristek itu mengusulkan untuk mengembalikan anggaran 20 persen APBN itu hanya untuk Kemendikbudristek,” kata Sumarni, Selasa (20/9/2022).
Dia pun merespons rencana penghapusan TPG. “Secara umum kami mendukung dengan usulan perubahan yang diusulkan Kemendikbudristek. Namun jangan sampai perubahan tersebut menjerat kita. Untuk itu kami tidak setuju kalau TPG dihapuskan,” ujar Sumarni.
Dia mengusulkan, TPG bisa diubah kriteria penerimanya. Misalnya diberikan untuk guru yang telah melewati masa tugas sekian tahun.
Hal itu sampaikan para guru saat hadir pada focus group discussion (FGD) dengan Kemendikbud ristek. Mereka mewakili Komunitas Guru Belajar Nusantara (KGBN), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Komunitas Pemimpin Belajar Nusantara (KPBN), Jaringan Sekolah Madrasah Belajar (JSMB), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).
Perwakilan Pergunu Achmad Zuhri menyoroti UU yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Dia menjelaskan, guru ingin dianggap sebagai profesional atau spesialis.
"Apabila dikaitkan dengan UU Ketenagakerjaan, maka guru disamakan dengan buruh. Hal ini akan menimbulkan keributan," katanya.