Sejauh ini pihaknya sudah melakukan pendataan dan menyerahkan data TKK ke pusat dengan harapan bisa dipertimbangkan jadi PPPK. Berdasarkan hasil analisis, idealnya dibutuhkan sebanyak 120 pegawai untuk memenuhi seluruh pelayanan dan administrasi di Disdukcapil KBB. Sementara saat ini hanya ada 31 PNS dan orang dan 56 TKK.
Menanggapi kembali beroperasinya layanan adminduk di kantor Disdukcapil KBB, warga Ngamprah, Erdiansyah (35) mengaku lega. Pasalnya, dia kemarin sempat datang namun tidak bisa mengurusnya karena operator mogok kerja.
"Saya mau buat KTP, kemarin gak bisa karena pegawainya mogok, sekarang udah bisa lagi," ucapnya.