"Kami menunggu dalam sepekan ini sejak bersurat pada Rabu (12/10/2022). Semoga ada putusan yang bisa segera kami laksanakan," ucap Yualita Widyadhari.
Ketum PP INI menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan PP-INI, Pengwil INI, DKP INI, dan beberapa notaris senior yang difasilitasi Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Dirjen AHU yang bertindak sebagai juru runding pada 6 Oktober 2022 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI disepakati kongres dilaksanakan pada Desember 2022.
"Tempat penyelenggaraan kongres diserahkan kepada PP INI dan pengwil untuk dirundingkan dengan tiga opsi. Pertama, tempat pelaksanaan di Jawa Barat, tidak harus di Bandung tapi bisa di kota lainnya di wilayah Jawa Barat," ujar Ketum PP INI.
Kedua, tempat pelaksanaan tidak di Jawa Barat, tutur Yualita Widyadhari, tidak di Bali, di tempat netral. Sedangkan ketiga, jika opsi satu dan dua tidak tercapai, Kemenkumham akan mengambil keputusan sebagai pembina dan pengawas organisasi yang tidak terikat dengan AD dan ART Perkumpulan.
Tindak lanjut dari rekomendasi yang disepakati tersebut, telah dilakukan Rembuk Nasional yang dihadiri PP-INI, Pengwil INI dan DKP INI pada 07 Oktober 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, dengan kesepakatan untuk tidak sepakat pada opsi satu dan dua.
"INI merupakan perkumpulan berbadan hukum yang mandiri dan Menkumham sebagai pembina serta pengayom. Karena itu kami menunggu arahan dan terbuka dengan kritikan membangun," kata Ketua Bidang Organisasi PP INI Taufik.