BPK menegaskan tidak akan membela anggota yang terbukti menerima suap. Tak hanya itu, Isma menekankan para anggota BPK yang ditetapkan tersangka KPK juga bakal diadili dalam majelis etik BPK. Isma mengatakan proses itu dilakukan untuk menjaga independensi BPK.
"Kami senantiasa memohon kepada Allah SWT untuk kami mendapat petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan amanah dalam mengawal pengelolaan keuangan negara bagi kebaikan seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.
Selain empat anggota BPK Jawa, KPK juga menetapkan Bupati Bogor, Ade Yasin (AY) dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Ketiganya yakni Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Bogor, Maulana Adam (MA); Kasubid Kas Daerah BPKAD Bogor, Ihsan Ayatullah (IA); dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Bogor, Rizki Taufik (RT).
Mereka diduga terlibat suap-menyuap berkaitan dengan pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Pemkab Bogor diduga sengaja menyuap anggota BPK Jawa Barat agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
KPK dalam kasus ini mengamankan barang bukti uang dengan nilai total Rp1,024 miliar. Uang itu diamankan dalam bentuk tunai dan ada di rekening bank.
Diketahui, kasus suap yang menjerat auditor BPK Perwakilan Jabar bukan kali pertama terjadi. Pada Minggu (30/3/2022) lalu, tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar dan Kejari Bekasi menangkap AMR dan F, dua auditor BPK Perwakilan Jabar di sebuah apartemen. AMR dan F ditangkap terkait kasus dugaan pemerasan.
Dari tangan AMR dan F, tim Kejati Jabar menyita uang tunai Rp350 juta diduga hasil memeras rumah sakit dan 17 puskesmas di Kabupaten Bekasi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan intensif, hanya AMR yang diduga melakukan AMR. Sedangkan F tidak cukup terlibat dalam kejahatan itu.