Dia juga menegaskan bahwa pemerintah akan merevisi Perda agar lebih berpihak kepada masyarakat, dan membuka ruang dialog dengan DPRD serta warga.
“Masukan ini penting. Saya ingin memastikan PBB ke depan tidak memberatkan, melainkan justru membantu masyarakat,” ucapnya.
Sejak Januari 2024, Paguyuban Pelangi Cirebon telah aktif menolak kenaikan PBB yang mencapai hingga 1.000 persen. Mereka sempat menggelar aksi, audiensi ke DPRD, dan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.
Kini, dengan adanya kesepakatan diskon dan janji evaluasi, warga memilih untuk menunda aksi lanjutan dan terus mengawal janji pemerintah.