"Kami akan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan pusat, untuk memungkinkannya pemerintah daerah mengeluarkan diskresi maupun kebijakan, agar guru-guru yang tercecer tidak sampai dirumahkan," tuturnya.
Dia pun menyampaikan jika pembiayaan guru yang tercecer dengan menggunakan dana bos, menurutnya hal tersebut sangat sulit dikarenakan dana bos yang jumlahnya terbatas dan sangat kecil.
"Kalau mengandalkan dana bos, dananya itu terbatas dan sangat kecil, hanya bisa dipergunakan 20 persen untuk biaya pegawai," katanya.
Tak hanya soal guru, Ketua Komisi IV tersebut juga menyoroti soal adanya sekolah rusak di Badung yang mengalami kondisi plafon jebol.
Dia membeberkan, ada 22 sekolah yang akan diperbaiki pada 2026.
"Kami mengharapkan kepada Dinas Pendidikan agar tidak ada lagi sekolah-sekolah yang mengalami kejadian seperti plafon roboh dan sebagainya. Bapak Kadis Pendidikan, pada 2026 ini ada 22 sekolah yang akan diperbaiki," tuturnya.