“Kami juga melibatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pengelolaan pengaduan yang terpercaya. Di samping itu kami juga menjaga kearifan lokal terkait anti korupsi melalui berbagai komunitas dan pelestarian budaya Bali,” tuturnya.
Sementara itu, Plh Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK Firlana Ismayadin mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Maka dari itu, upaya penanggulangan dan pencegahan korupsi memerlukan langkah yang luar biasa juga, salah satunya adalah dengan melahirkan program Kabupaten/Kota Anti Korupsi yang dilaksanakan mulai 2024 sebagai tahun awal pelaksanaan program ini.
“Jadi ini pengembangan program percontohan desa anti korupsi yang dijalankan KPK dari 2021 hingga 2023, kemudian kami tingkatkan cakupannya menjadi program percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi. Mengawali kegiatan observasi program percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi 2024 ini, dipilih empat provinsi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip terbaik sebagai tahun awal pijakan, dengan memperhatikan enam komponen dan 19 indikator,” ucapnya.
Adapun empat provinsi tersebut antara lain, yaitu Provinsi Sumatra Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Barat. Sementara khusus untuk Provinsi Bali, Firlana mengungkapkan bahwa KPK minta kepada Pemprov untuk mengirimkan dua kabupaten dan satu kota usulan untuk masuk ke dalam program percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi 2024.
“Usul itu akan dilakukan berdasarkan variabel objektif seperti skor SPI, MCP, SAKIP kepatuhan pelayanan publik, maturitas SPIP, indeks SPBE, opini BPK dan tidak terdapat proses penyelidikan kasus korupsi yg dilakukan oleh kepala daerah,” ucap Firlana.