Maka dari itu, adanya jembatan yang menghubungkan Jawa dan Bali diyakini dapat menjadi jalur alternatif yang lebih aman dan cepat. Dengan demikian, sektor ekonomi kedua pulau juga akan meningkat pesat.
Namun sayangnya, keinginan ini ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali. Alih-alih membangun jembatan, pemerintah setempat ingin agar infrastruktur di jalan Gilimanuk ke Denpasar lebih diprioritaskan.
Selain itu, Persatuan Hindu-Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana juga menolak pembangunan jembatan tersebut. Pasalnya, Pulau Jawa dan Bali secara sekala dan niskala memang harus diputus tanpa adanya jembatan penghubung.
Lebih lanjut, Pulau Bali menurut mitologi Hindu harus dibatasi dengan laut. Tujuannya agar hal-hal negatif atau pengaruh buruk dari luar Bali lebih mudah diawasi.
"Jika benar seperti yang diusulkan Bupati Banyuwangi itu, pembangunan Jembatan Jawa-Bali akan sangat berpengaruh pada tatanan sosial budaya masyarakat. Akan ada pergeseran-pergeseran nilai di Bali,” ujar I Komang Arsana, Ketua PHDI Kabupaten Jembrana, dikutip dari Sindonews, Senin (31/10/2022).