BANGKA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mendata masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah ini agar memudahkan pemerintah provinsi memberdayakan mereka.
"Pandemi Covid-19 ini menyebabkan kasus PHK sektor perhotelan mengalami peningkatan signifikan. Karena itu, pemda segera mendata secara detail," ujar Ketua Komisi IV DPRD Babel Jawarno saat kunker ke Disnaker Bangka Tengah di Koba, Kamis (11/2/2021).
Dia mengatakan, pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan khususnya perhotelan di Bangka Tengah melakukan rasionalisasi dengan melakukan PHK kepada karyawannya. Kondisi ini memicu peningkatan pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lainnya.
"Kami berharap Disnaker Bangka Tengah dapat mendata secara detail terkait permasalahan tersebut dan berkoordinasi dengan provinsi untuk selanjutnya sinkronkan dengan dinas terkait mengenai bantuan yang bisa diperoleh. Baik itu bantuan modal usaha maupun pelatihan," katanya.
Menurutnya pada kunker kali ini, pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial menjadi pokok diskusi agar dapat dicarikan solusi yang terbaik mengatasi berbagai masalah akibat pandemi.