"Saya harap minimal 40 sampai 50 persen itu tenaga kerja mereka itu masyarakat asli Bangka Barat," tuturnya.
Menurutnya, beberapa usaha perkebunan di Bangka Barat sudah memiliki izin. Namun terdapat sejumlah perusahaan yang harus memperbaiki perizinan.
"Yang wilayahnya di kabupaten jadinya masuk di provinsi, itu yang harus kami bereskan. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu yang harus kami selesaikan dan semua kalau yang di atas 25 hektare yang besar-besar khususnya tapi ada yang belum (HGU) maka tim ini akan bekerja melakukan pendataan yang punya luasan 25 hektare itu kewajibannya harus punya HGU," tuturnya.