“Tujuannya agar teknologi ini dapat bekerja dengan maksimal,” tuturnya.
Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Di antaranya adalah dengan KUHP baru dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangCipta Kerja (Perpu Cipta Kerja).
“Peraturan perundang-undangan ini diharapkan akan secara positif mendukung usaha dan perlindungan tenaga kerja,” ucapnya.
Pemerintah Indonesia, kata dia, khususnya Kemenkumham berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing yang dalam bentuk reformasi hukum.
“Hal itu untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, di antaranya reformasi di bidang keimigrasian,” tuturnya.