BANDA ACEH, iNews.id - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh resmi menunda tahapan pilkada serentak tahun 2022 di provinsi tersebut. Keputusan ini diambil lantaran tidak terjadi penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama gubernur Aceh yang sebelumnya dijadwalkan 1 April 2021.
Sebelumnya KIP Aceh telah menetapkan jadwal tahapan pilkada yang tahapannya akan dimulai sejak tanggal 1 April 2021. Ini sesuai dengan pedoman Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pilkada berlangsung lima tahun sekali.
Sesuai dengan tahapan pilkada yang sebelumnya ditetapkan, batas penandatanganan NPHD yakni 1 April. Kini, KIP Aceh harus menunda tahapan pilkada secara otomatis melalui rapat pleno sampai ada keputusan dari pihak Pemerintah Aceh.
Anggota Komisoner KIP Aceh, Agusni AH mengatakan, NPHD tersebut menyangkut anggaran kebutuhan saat pelaksanaan tahapan pilkada yang diusulkan mencapai Rp200 miliar. Sehingga tanpa alokasi anggaran, tahapan pilkada tidak bisa dijalankan.
“Kami menunggu keputusan Pemerintah Aceh terkait pelaksaan pilkada ke depan. Jika telah ada kepastian, kami akan menyesuaikan kembali jadwal tahapannya,” katanya.