Pada sektor transportasi darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Beberapa di antaranya meliputi elektrifikasi angkutan umum perkotaan, pengujian emisi gas buang, serta penerapan kebijakan ambang batas maksimal emisi gas buang secara bertahap.
Selain itu, subsidi layanan angkutan umum massal perkotaan menjadi strategi lain dalam mempercepat transportasi ramah lingkungan.
Penataan jaringan transportasi perkotaan, penerapan disinsentif bagi kendaraan pribadi, serta rehabilitasi dan revitalisasi simpul transportasi darat berwawasan lingkungan (bronze certified greenship) juga dilakukan secara bertahap.
"Ke depannya, seluruh kendaraan bermotor yang akan diproduksi wajib memenuhi standar lingkungan tertentu sebelum beredar di jalan raya," ucap Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir.
Muiz menyebutkan, keberpihakan pemerintah terhadap upaya pengurangan emisi diwujudkan melalui pemberian insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Pemerintah menetapkan tarif penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) sebesar Rp1 juta untuk sepeda motor listrik, dan Rp5 juta untuk mobil penumpang serta bus listrk.
"Ketentuan ini juga berlaku untuk kendaraan konversi. Kemenhub menerapkan kebijakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Nol Rupiah atau Nol Persen untuk penerbitan SUT dan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) kendaraan hasil konversi," ujarnya.