"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," kata Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta, Chandra Rakhmat.
Senior Transport Specialist World Bank, Nupur Gupta mengatakan, strategi mobilitas listrik bisa diintegrasikan dengan sasaran dan tujuan mobilitas perkotaan berkelanjutan. Jangan sampai strategi pengembangan kendaraan listrik dikembangkan sendiri-sendiri dan terpisah. "Ini karena kemacetan, keselamatan di jalan dan faktor luar tidak akan terselesaikan," kata Gupta.
Terkait kendaraan listrik, Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin menyebutkan masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Pemerintah belum menuntaskan software dalam mengembangkan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) .
“Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat grCO2/km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar,” kata Safrudin.
Untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik, pemerintah perlu segera membuat roadmap di antaranya mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Keypoint dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB : 1 SPKLU," kata Vice President Pengembangan Teknologi PLN Trihadimasyar.
Seperti diketahui, pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) di bawah aturan Perpres Nomor 55 Tahun 2019.