Dia menyebut ijazah merupakan dokumen pribadi yang tidak boleh digunakan sebagai alat tekan terhadap tenaga kerja. Dia menegaskan negara hadir untuk melindungi hak-hak pekerja.
Hasil dari sidak menunjukkan beberapa ijazah telah dikembalikan. Sementara sisanya akan diserahkan secara bertahap.
“Manajemen berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara tuntas dan tidak meminta mantan pekerja membayar satu rupiah pun,” katanya.
Wamenaker juga mengapresiasi pengawas ketenagakerjaan Jatim yang dianggap responsif dan sigap menangani kasus tersebut. Begitu pula dengan perusahaan yang terbuka terhadap penyelesaian.
“Pengawas ketenagakerjaan Jawa Timur layak menjadi contoh dalam penanganan kasus ketenagakerjaan. Begitu juga dengan manajemen perusahaan yang bersikap terbuka dan kooperatif. Ini patut ditiru oleh perusahaan lainnya,” katanya.
Sidak ini disebut sebagai bentuk konkrit kehadiran negara dalam melindungi buruh dan tenaga kerja. Wamenaker menekankan bahwa semua pelanggaran ketenagakerjaan akan ditindak tegas.
“Kita ingin menunjukkan bahwa negara selalu hadir. Negara harus berdiri di sisi rakyat,” ucapnya.