Selain itu, Nanik juga menemukan dapur lain di Colameng, Ngamprah, serta dua dapur di Citeureup, Cimahi, yang kondisinya sempit dan kurang higienis. Dapur-dapur tersebut merupakan rumah warga dengan luas sekitar 150 meter persegi yang dialihfungsikan, sehingga tata ruangnya tidak sesuai standar operasional.
Kondisi itu menyebabkan ruang pemorsian menjadi sempit, tidak adanya gudang peralatan dan ompreng, serta area pencucian bahan pangan yang bercampur. Bahkan, ditemukan dapur yang menggunakan satu pintu yang sama untuk masuknya bahan pangan, masuknya ompreng kotor, dan keluarnya makanan yang akan didistribusikan ke sekolah.
Karena keterbatasan ruang, fasilitas pendukung seperti loker relawan dibuat seadanya, sementara ruang istirahat bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tidak tersedia. Para petugas tersebut akhirnya harus tinggal di luar lokasi dapur.
“Inilah kemudian jadi alasan mengapa Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tidak memantau dapur, saat memasak,” kata Nanik.
Ke depan, Nanik memastikan kualitas layanan program MBG akan terus ditingkatkan, termasuk dari sisi dapur. Dia menyebut insentif bagi dapur tidak lagi disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan luas dan kualitas fasilitas.
“Masa dapur bagus seluas 400 meter persegi disamakan dengan dapur yang jorok dan sempit,” ujarnya.