Ia mengakui, dari hasil pengukuran yang dilakukan masih ditemukan kesalahan dalam penyaluran bansos, baik berupa inclusion error maupun exclusion error. Artinya, ada warga yang berhak namun tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya.
“Berdasarkan pengukuran baru sejak tahun 2025, kita temukan banyak sekali keluarga-keluarga yang sebenarnya berhak menerima bansos malah justru tidak terima. Tapi mereka yang sebenarnya harusnya menerima bansos ternyata malah justru tidak terima, yang terima yang mestinya tidak berhak terima malah justru terima,” ucap dia.
Ia menyebut, temuan tersebut menjadi masukan penting yang juga disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk Ombudsman, DPR, hingga laporan masyarakat. Pemerintah, kata dia, kini menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan dan pemutakhiran data.
“Maka itu saya sangat berterima kasih justru ya masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat yang lewat aplikasi, lewat command center, maupun juga lewat DPR dan lewat Ombudsman,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia optimistis perbaikan data dan digitalisasi bansos dapat meminimalkan kesalahan penyaluran ke depan.
“Saya yakin ke depan kalau ini konsisten kita lakukan ya, inklusinya akan terus diperkecil, exclusion error-nya akan terus diperkecil. Apalagi sekarang sesuai arahan bapak presiden kita ada yang namanya digitalisasi bansos. Ini juga akan memperkecil kesalahan,” tandasnya.
Diketahui, kasus ini bermula dari kisah memilukan seorang siswa yatim di SMK Negeri 4 Samarinda, Mandala Rizky Saputra (16), yang meninggal dunia setelah mengalami pembengkakan pada kaki diduga akibat penggunaan sepatu yang tidak sesuai ukuran.