Qodari mengatakan terdapat dua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menutupi kebocoran itu. Keduanya yakni penegakan hukum dan memaksimalkan kerugian negara yang telah dirampas melalui penegakan hukum tersebut untuk kepentingan rakyat.
"Pertama sebagai penegakan hukum, yang kedua sebetulnya dari tindakan penegakan hukum itu bisa didapatkan uang-uang yang bisa dipakai untuk yang lemah dan miskin ini iso ngguyu itu kata presiden itu, bisa ketawa," ujar Qodari.
Dia menuturkan sebanyak Rp28,6 triliun hasil korupsi berhasil dikumpulkan lewat penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung), KPK, dan Polri. Selain itu, sebanyak 5 juta hektare kebun sawit telah disita.
"Ada pertanyaan (kebun sawit) ini dikemanain? Kebun sawit ini yang masuk ke wilayah terlarang itu dikembalikan untuk fungsi hutan sekitar 1 juta (hektare), yang 4 jutanya lagi tidak dapat izin, tidak ada izinnya, itu dikelola oleh BUMN namanya Agrinas Palma," kata Qodari.