Untuk kategori rusak berat, pemerintah menawarkan dua pilihan kepada warga terdampak, yakni menempati hunian sementara atau menerima dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan hingga hunian tetap selesai dibangun.
"Perlu ditanya lagi, nanti rumahnya mau dibangun sendiri atau bersama-sama. Kalau sendiri, BNPB yang mengerjakan. Kalau bersama-sama, Menteri PKP," kata Tito.
Selain itu, pemerintah juga mencatat sebanyak 1.750 unit rumah hilang akibat tersapu banjir atau tertimbun longsor. Tito menegaskan, warga dalam kategori tersebut akan diperlakukan sama seperti korban dengan rumah rusak berat.
Klasifikasi terakhir berasal dari daerah yang menyampaikan data kerusakan secara gelondongan, dengan total 5.852 unit rumah rusak tanpa perincian tingkat kerusakan. Tito meminta pendataan ulang dilakukan agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.
"Jumlah kerusakan rumah warga ini tak disebut ringan, sedang, atau beratnya. Ini perlu diulang lagi pendataannya," ujar Mendagri Tito.