JAKARTA, iNews.id - Utang untuk membiayai pembangunan masih dibutuhkan sepanjang mematuhi batasan-batasan yang sudah ditetapkan peraturan dan perundangan. Utang pemerintah mencapai Rp5.000 triliun dinilai wajar karena angka itu masih 30 persen dari PDB atau masih dalam batas aman karena peraturan mengharuskan sampai 60 persen.
Wakil Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, tanpa utang mustahil negara bisa menjalankan program pembangunan. Hampir semua negara di dunia memiliki utang luar negeri untuk menjalankan program pembangunan termasuk negara maju seperti Amerika Serikat.
"Yang penting utang itu diperuntukkan bagi hal-hal yang produktif serta ada pengendalian. Bahkan dengan tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipastikan pembayaran utang sebesar itu akan selalu tertangani dengan baik," ujar Rosan di Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Dia menyebut pembangunan infrastruktur yang penanganannya diserahkan kepada badan usaha, baik BUMN maupun swasta. Namun untuk daerah-daerah tertentu yang hitungan bisnisnya tidak masuk maka pembangunan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.
"Semua pembangunan infrastruktur dipastikan memanfaatkan utang karena merupakan investasi jangka panjang sehingga badan usaha yang menjalankan diberikan konsesi 25-30 tahun dengan opsi perperpanjangan," ucapnya.