THR ASN Mulai Cair H-10 Lebaran, Menpan-RB: Untuk Gerakkan Ekonomi Masyarakat

Raka Dwi Novianto
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas berharap pencairan THR dan gaji ke-13 akan menggerakkan ekonomi masyarakat. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2023 aparatur negara, TNI, Polri, dan pensiunan/penerima pensiun mulai cair H-10 Lebaran atau 4 April 2023. Sementara gaji ke-13 akan dicairkan pada Juni 2023. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas berharap pencairan THR dan gaji ke-13 itu akan menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Pemberian THR ini juga sekaligus upaya pemerintah untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat. THR aparatur negara ini pasti dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan yang relevan dalam upaya menambah perputaran uang di masyarakat. Sehingga THR untuk aparatur negara menjadi instrumen fiskal yang turut memperkuat fondasi pemulihan ekonomi kita," kata Anas, Rabu (29/3/2023).

Anas menekankan pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi seluruh aparat pemerintah yang selama ini telah bekerja melayani publik sekaligus upaya menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Tentu dengan harapan ke depan semuanya bisa terus meningkatkan kinerja, tak henti memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat,” kata Anas.

Pemerintah berterima kasih kepada seluruh aparatur yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Salah satu bukti nyata kontribusi aparat pemerintah tampak nyata lewat kerja keras dan gotong royong bersama semua elemen dalam penanganan pandemi Covid-19 yang menjadikan penanganan pandemi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia.

Kemenpan-RB juga menerapkan skema reformasi birokrasi tematik agar seluruh kekuatan birokrasi fokus pada penyelesaian masalah warga, terutama pada lima tema utama yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan digitalisasi, penguatan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.

“Indikator-indikator itu lah yang ke depan jadi fokus penilaian reformasi birokrasi sehingga kinerja birokrasi semakin berdampak ke masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Anas.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
57 tahun lalu

ASN BPK usai Terjaring OTT KPK: Saya Nggak Terima Uang, Ini Nggak Adil

57 tahun lalu

555 PNS Angkatan Pertama Otorita IKN Resmi Dilantik, Ini Pesan Basuki

57 tahun lalu

Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw Dipecat, Terbukti Masih Berstatus ASN

57 tahun lalu

Evaluasi Kebijakan WFH ASN Tiap Jumat, Kementerian PANRB: Negara Hemat Rp1,9 Triliun

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal