"Dari informasi mereka, Jawa Timur tidak mengusulkan formasi guru ini sebagaimana provinsi-provinsi lain. Saya berjanji untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Dan hari ini, saya tunaikan janji saya dengan meneruskan aspirasi ini kepada Ibu Gubernur untuk dapat diperjuangkan dan dicarikan solusinya," ujar LaNyalla.
Menurut LaNyalla, profesi guru memang harus diberi prioritas untuk diangkat sebagai PPPK. Bukan soal menghargai pengabdian, namun hal itu merupakan janji pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan.
"Makanya ini karena demokrasi kita sudah menganut demokrasi liberal. Hilang nilai-nilai Pancasila kita. Kesejahteraan kita semakin terpuruk karena dikuasai oleh oligarki ekonomi. Sudah benar salah satu solusinya adalah kembali ke sistem asli yang digagas pendiri bangsa melalui UUD 45 naskah asli. Kesejahteraan rakyat akan semakin terjamin untuk anak cucu kita," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Khofifah yang didampingi Sekda Adhy Karyono menerima berkas aspirasi yang diberikan Ketua DPD RI terkait masukan atas aspirasi para guru honorer tersebut.
Kepada Ketua DPD RI, Gubernur Khofifah menyampaikan akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
"Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua DPD RI yang sudah meneruskan aspirasi dari guru honorer. Berkas aspirasi ini saya terima dan akan segera saya tindaklanjuti," kata Khofifah.