"Apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak kepada semua pihak, mari kembali kepada Undang-undang Pemilu," tutur dia.
Ganjar Pranowo mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia pun mendesak parlemen memanggil penyelenggara pemilu untuk diklarifikasi.
Salah satu hal yang perlu diklarifikasi, menurut Ganjar, adanya temuan jumlah DPT di beberapa TPS yang melebihi batas dari 300 orang pada Sirekap KPU. Temuan itu menjadi anomali dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Minimum sebenarnya komisi II (DPR) memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 (DPT). Ini kan anomali, masa diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara pemilu, undang masyarakat," ujar Ganjar dalam keterangan yang dikutip Rabu (21/2/2024).
Dengan demikian, kata Ganjar, seluruh pihak bisa menyampaikan klarifikasi dan pandangannya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. "Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” kata Ganjar.