Penilaian kinerja kabinet didasarkan sejumlah komponen penilaian utama, seperti pemenuhan janji politik, capaian program kerja, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan, tata kelola anggaran dan komunikasi kebijakan.
Lalu penegakan hukum, koordinasi lintas lembaga, pemberantasan korupsi, pengelolaan pajak dan pungutan, serta bantuan ekonomi harian kepada masyarakat.
Survei diikuti 1.338 responden yang terdiri atas masyarakat umum dan 120 jurnalis sebagai penilai ahli. Survei dilakukan pada 30 September-13 Oktober 2025.