Dia mendesak Bawaslu dan KPU menelusuri adanya dugaan penggelembungan suara atau pun operasi senyap tersebut.
"Sebab, kalau ada operasi senyap, hal itu sangat mencederai demokrasi. Mereka sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak," katanya.
Selain itu, kata Jamaluddin, jika Bawaslu dan KPU tidak mengatasi hal tersebut maka masyarakat bisa menilai kedua lembaga gagal melaksanakan tugasnya.
"Jadi, kalau KPU dan Bawaslu tidak dapat menjelaskan dan mengatasi hal itu, maka wajar kalau anak bangsa akan mempertanyakan legitimasi hasil pileg dan pilpres. Karena itu, KPU dan Bawaslu sebaiknya dibubarkan saja," tutur dia.
Diketahui, berdasarkan data real count KPU yang dipublikasikan di Sirekap, PSI mendapatkan 2.001.493 suara atau 2,68 persen pada Senin (26/2/2024) pukul 06.00 WIB. Data itu diolah dari rekapitulasi suara di 530.776 TPS.
Suara itu terus melonjak hingga Sabtu Minggu (3/3/2024) pukul 09.00 WIB. Dari hasil real count terhadap 541.637 atau 65,79 persen TPS, PSI mendulang 2.403.030 suara atau 3,13 persen.